SuaraMerdeka.com. Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti mengubah paradigma pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanannya dengan lebih melibatkan perempuan nelayan dalam konteks peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan.

 

Pengetahuan dan pengalaman berharga inilah yang ditularkan oleh kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari (organisasi dampingan Kiara) asal Dusun Moro, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saat menerima Kusala Swadaya 2011 (Penghargaan Tingkat Nasional untuk Mendorong Gerakan Kewirausahaan Sosial).

 

Masnu'ah, kepala kelompok Puspita Bahari mengatakan bahwa, Kusala Swadaya 2011 yang diterima oleh Puspita Bahari membuktikan bahwa partisipasi perempuan nelayan tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah jika ingin menyejahterakan nelayan.

 

"Dengan bekal keberanian dan keinginan besar untuk maju yang kami miliki, perlahan tapi pasti kami membuktikan bahwa hak perempuan nelayan mesti diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara,” kata Masnu'ah sesaat setelah menerima Kusala Swadaya 2011 mewakili kelompoknya.

 

Apa yang disampaikan Masnu'ah benar adanya. Studi Kiara menyebutkan, 48 persen pendapatan keluarga nelayan dihasilkan dari aktivitas ekonomi perempuan nelayan. Dalam konteks itu, penting bagi Presiden SBY untuk mereorientasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan melibatkan perempuan nelayan sejak proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya di lapangan.

 

"Karena dalam aktivitas perikanan skala tradisional hingga industri, peran perempuan banyak terlibat," jelas Abdul Halim, Koordinator Program Kiara Jumat (28/10).

 

Olehnya, pasca reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2, penting bagi Presiden SBY mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja aparat di bawahnya agar ke depan kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut tidak hanya terpaku di atas kertas program dan kerja KKP. ( A Adib / CN26 / JBSM )